Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Menurut Caroline Paskarina , cara-cara seperti disebutkan tersebut menandakan adanya relasi klientelistik yang bisa bertransformasi menjadi korupsi politik akut. Dalam area demokrasi elektoral dengan kompetisi yang sangat ketat, relasi klientelistik dapat berlangsung sedemikian rupa antar-elite pembuat kebijakan dan berbagai kelompok kepentingan. Relasi Klientelistik ini bisa berubah menjadi korupsi dengan cara menjadikan suatu lembaga publik tertentu sebagai wadah kas partai lewat manipulasi anggaran atas nama program pemerintah.

Sebesar apapun anggaran partai yang didanai APBN jika sikap psychological para politisinya masih rusak. Lebih lanjut KPK masih akan mendalami kasus yang menjerat ketua umum PPP Romahurmuziy dan mereka yang terlibat dalam dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018 – 2019. Jakarta, 23 Januari 2020 – Hari ini Transparency International kembali merilis Corruption Perception Index yang ke-24 untuk tahun pengukuran 2019. CPI 2019 mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori.

Artinya, selama ini pengenaan sanksi terhadap koruptor tidak memiliki efek jera. Ironisnya lagi, sejumlah uang suap ditengarai digunakan untuk membiayai kampanye Ismunandar dalam Kong4D Bet kecil, Berbayar besar uang tunai permainan Pragmatic Play, PGs, Joker Pilkada 2020. Dengan kata lain, bisa saja dinasti politik Ismunandar kian langgeng. Beruntung KPK mengendus praktik korupsi tersebut sehingga kerugian lebih besar dapat dicegah.

Politik Korupsi

Oleh karena itu, lubang-lubang yang memungkinkan kemunculan korupsi politik di atas harus segera disumbat dengan suatu usaha institusionalisasi yang mengedepankan kejujuran, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Partai-partai politik musti didorong untuk mengembangkan sistem rekrutmen dan keanggotaan yang baik. Lalu apakah dengan adanya dana parpol dari negara tersebut akan serta merta menurun secara langsung perilaku transaksional korupsi disebut Saut pastinya tidak.

Hal tersebut menambah hukuman yang dijatuhkan ketua majelis setelah memvonis Andi 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara. JAKARTA – Pencabutan hak politik terhadap para pejabat yang terjerat korupsi menjadi salah satu tambahan hukuman yang diganjarkan majelis hakim setelah penyitaan aset. Hal tersebut dilakukan agar menimbulkan efek jera karena telah menyelewengkan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok.

Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M. Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan dari artikel ini adalah Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Banyak fenomena yang menjerat aparatur desa khususnya kepala desa, dalam pengelolaan keuangan dan dana desa.

Hal itu sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, di mana partai berkewajiban untuk mempublikasikan informasi partai, termasuk keuangan secara luas. Salah satu bentuk balas jasa tersebut adalah dengan memberikan proyek dengan penunjukan langsung maupun memberikan proyek yang tidak melalui mekanisme pelelangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Corak rasional yang ditunjukkan oleh pelaku tindak pidana pertambangan menunjukkan bahwa seorang pelaku yang rasional selalu mempertimbangkan untung rugi dari setiap keputusan yang diambilnya. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena tindak pidana pertambangan berpotensi menghasilkan suatu pemasukan dalam bentuk materi yang bermotif ekonomi. Bila terdapat kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, seorang pelaku tindak pidana akan tetap melaksanakan tindak pidana tersebut sehingga perlu dijalankan sebuah konsep untuk meniadakan keuntungan dari pelaku kejahatan.

Area yang menjadi fokus KPK adalah Korupsi terkait Sumber Daya Alam, Korupsi dalam Bisnis, Korupsi dalam Politik, Korupsi pada Penegakan Hukum, dan Korupsi pada Layanan Publik. “KPK membuat visi bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju,” kata Firli. KPK menjalankan empat misi dalam mewujudkan visi tersebut, yakni mencegah terjadinya korupsi dengan perbaikan sistem, mencegah terjadinya korupsi dengan cara pendidikan, melakukan pemberantasan korupsi dengan cara penindakan, serta menjaga akuntabilitas dan profesionalitas kelembagaan.

Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi, Politik, Pemerintahan dan Hukum – Grameds, tahukah kamu apa saja dampak dari korupsi? Korupsi mempunyai dampak buruk yang dapat terjadi di segala bidang yang ada. Tindakan korupsi dinilai sangat buruk karena merugikan banyak orang.